Riwayat Singkat SKPD

 

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang nomor tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah , yang dilaksanakan dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 tanggal 12 Februari 1983 Departemen Dalam Negeri mulai melakukan pembenahan - pembenahan untuk meningkatkan mutu pelayanan, disamping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan vital seperti kelahiran, kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak dan akta-akta catatan sipil dan standarisasi pelayanan cxatatan sipil

 

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden diatas dalam rangka standarisasi pelayanan catatan sipil dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya sebagai realisasinya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983. Dimana Kantor Catatan Sipil merupakan perangkat kerja pemerintah pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, karena urusan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintah pusat. Sebagai realisasinya di Kota Samarinda didirikan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda yaitu Kantor Catatan Sipil tipe B pada tanggal 1 September 1984 dengan Kepala Kantor yang pertama M. Yusuf Djafri, BA yang menjabat sampai tahun 1986 kemudian digantikan oleh Gusti Sehat.

 

Gusti Sehat meninggal pada 6 Oktober 1987 untuk mengganti kekosongan jabatan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda Zainuddin Djamidin BA. sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda sampai 1993. Pada tahun 1992 Kantor Catatan Sipil pindah sementara  ke Jalan Basuki Rahmat karena pembangunan kantor baru di Jalan Milono. Tahun 1993 kembali menempati kantor baru di  Jalan Milono No. 1 Samarinda . Pada tahun 1993. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda kemudian digantikan oleh Drs. H. Syamsudin Usman sampai dengan tahun 2000.

 

Dalam rangka persiapan otonomi daerah dilakukan ujicoba otonomi daerah pada 26 kabupaten /kota berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1995. Salah satu yang diuji coba adalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang digabuing antara instansi vertikal kantor Catatan Sipil dengan unit lainnya pada Sekretariat Daerah Tk II yang menangani kependudukan . Untuk membangun bank data kependudukan dan sistem registrasi  dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 1997  tentang penyelenggaraan Catatan Sipil dalam rangka SIMDUK, menyusul duikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor IA  tentang Pendaftaran Penduduk dalam  rangka SIMDUK yang diujicoba di 102 kabupaten/ kota.Setahun sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah Tingkat II.  Dalam rangka pelaksanaan - Peraturan Pemerintah diatas dikeluarkan Peraturan Pemerintah Kota Samarinda No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II Samarinda.

 

Peresmian berdirinya Kantor Pendaftaran Penduduk Dati II Samarinda pada tanggal 1 Februari 2000 dengan Kepala Dinasnya Drs. H.M. Abdan Mazkuri, MM. Kantor Catatan Sipil berubah menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II Samarinda merupakan penggabungan instansi vertikal yang menangani catatan sipil dengan sub bagian kependudukan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kotamadya Tingkat II Samarinda. Dinas Pendaftaran Penduduk selain menerbitkan akta catatan sipil juga mnelaksanakan pendaftaran penduduk berupa penerbittan  kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan pengolahan data penduduk.

 

Sesuai dengan tuntutan reformasi khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah maka diterbitkan Undang-Undang  tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1974, tentang Pemerintah Daerah, Kewarganegaraan di bidang kependudukan yang wajib. untuk itu dilakukan kembali penataan terhadap lembaga-lembaga teknis daerah termasuk Kantor Pendaftaran Penduduk Dati II Samarinda.

 

Dengan berlakunya Undang Undang nomor 22 tahun tahun 1999 dan terbitnya peraturan peraturan pelaksanaannya yang memberikan otonomi yang luas kepada Kabupaten/kota untuk membentuk Dinas pendaftaran penduduk, maka Kabupaten / Kota tidak lagi mengacu sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1998. Karena Peraturan Pemerintah tersebut mengacu kepada Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 yang sudah tidak berlaku.Untuk itu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 3 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah Kota Samarinda dimana salah satu isi Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendaftaran Penduduk diubah menjadi Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda dengan kepala kantornya Drs. H Islansyah MM.

 

Sejalan dengan arah desentralisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu Instansi yang diserahkan kewenangannya pada daerah, sesuai keputusan Presiden No. 5 tahun 2001 dan Keputusan Mendagri No. 130-67 Tahun 2002 Jo butir 7 dan 11 Surat Edaran Mendagri No. 130/383/Sj tanggal 20 Februari 2002 dan No. 045/560/otda tanggal 24 Mei 2002 Jo surat Kepala BKKBN Pusat nomor 760/OT-001/B5/2002 tanggal 23 April 2002 maka urusan keluarga berencana dianggap perlu untuk dikelompokkan dengan urusan yang serumpun dibidang kependudukan dan keluarga berencana. Serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah diterbitkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas

 

Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda yang menggabungkan Kantor Pendaftaran Penduduk dengan Eks Kantor BKKBN Kota Samarinda. Realisasi dari Peraturan Pemerintah diatas tanggal 9 Juli 2004 dilantik Drs. H Islansyah MM. Beserta pejabat struktural dilingkungan Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda oleh Walikota Samarinda. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/0348-SK/PEG.II/2006 tanggal 15 Juni 2006, diserah terimakan jabatan Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dari Dr. H. Islansyah, SE, MM kepada Drs. Muhadi, MS

 

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasart Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri  urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan , keistimewaan dan keharusan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah peluang dan tantangan persaingan global dengan memberi kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Serta bahwa Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Sebagai pelaksanaan dari undang Undang nomor 32 tahun 2004 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah, susunan dan Pengendalian Pemerintah Daerah dilakukan pada peraturan pemerintah. Dan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan  pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian seluruh urusan pemerintahan ,sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

 

Sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda. Dimana berdasarkan Peraturan Daerah di atas SKPD Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengisi Jabatan Tersebut  Drs. H. MUHADI MS dilantik kembali sebagai Kepala Dinas dan Pensiun. Pada tanggal 01 Maret 20011 Drs. H. MUHADI MS memasuki purna tugas/ masa pensiun sesuai surat keputusan Presiden RI nomor : 61/K Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010

 

Berdasarkan surat keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0338-SK/BKD-II.I/2011 tanggal 08 Maret 2011 di serah terimakan jabatan Kepala Dinas dari Drs. H. MUHADI. MS kepada  Drs. H. Jony Bachtiar Seman, M.Si Sebagai Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda.