Rizal

24 August 2020

Disdukcapil Samarinda Masuk Hitungan Pusat

INOVASI demi inovasi pelayanan kepada masyarakat yang dilahirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda, membuat Kota Samarinda menjadi pertimbangan dan masuk hitungan pemerintah pusat.

Sebut saja inovasi LASKAR (Layanan Satu Hari Kelar), Program Two In One dan Three In One, inovasi SI PAHIT (Sistem Pelayanan Hitungan Menit). Inovasi Lasminit (Layanan Sepuluh Menit), kerja sama dengan Kampung KB (DPPKB), kerja sama dengan rumah sakit dan klinik bersalin dalam penerbitan Akta Kelahiran (bayi lahir pulang bawa akta kelahiran), Pengarsipan Digital (dokumen arsip akta kelahiran, akta kematian, dokumen perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya) serta kerja sama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas tentang jasa antaran.

Beberapa inovasi tersebut bahkan dijadikan role model atau percontohan bagi daerah lain. Pada 21 Juli lalu, Kepala Disdukcapil Samarinda Abdullah diminta menjadi salah satu narasumber zoom meeting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mewakili Pemkot Samarinda. Zoom meeting tersebut dilaksanakan secara nasional yang diikuti hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Kaltim khususnya Samarinda dipandang percepatan penyelesaian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berada di posisi 1 atau terbaik untuk wilayah Indonesia bagian timur. Jadi secara khusus, Disdukcapil Samarinda dijadikan sebagai narasumber kegiatan itu.

Maksudnya, untuk memaparkan apa saja langkah yang dilakukan Pemkot Samarinda dalam memberikan kemudahan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Ditemui di kantornya, Abdullah mengatakan ada beberapa hal yang disampaikannya. Pertama yang disampaikan dalam zoom meeting tersebut adalah proses penyelesaian dokumen pencatatan sipil harus cepat. Ini didukung dengan program Disdukcapil yaitu One Day Service. Dimana tidak hanya sehari dalam penyelesaian dokumen, tetapi dalam hitungan menit.

Termasuk peraturan daerah yang diterbitkan sebagai regulasi memudahkan urusan dokumen kependudukan tersebut. Kedua, dalam penyelesaian dokumen pencatatan sipil, tidak diskriminatif atau membedakan golongan/ras/suku.

“Percepatan target penyelesaian dokumen di atas 92 persen. Seperti cakupan akta kelahiran, KTP elektronik, penerbitan KTP, dan termasuk dokumen lainnya. Pencapaian penyelesaian JKN/BPJS di atas 90 persen. Itu yang menjadi nilai plus dari pusat kepada Kota Samarinda,” terang Abdullah.

Termasuk yang dipaparkan Abdullah adalah layanan saat ini dalam masa pandemi Covid-19. Dipaparkannya, saat ini Disdukcapil Samarinda tidak ada layanan tatap muka. Jam pelayanan juga dibatasi. Di setiap ruangan juga disiapkan tempat cuci tangan, sekat pembatas, dan masyarakat wajib pakai masker. Jika ada yang tidak memakai, bahkan sudah disiapkan. (adv/lin/nin)