Isu kependudukan terkait pemindahan Ibu Kota Negara

Diposting pada: 2019-09-09, oleh : Webmaster, Kategori: Tanpa Kategori

Sebenarnya  pemindahan Ibu Kota Negara identik dengan pemindahan penduduk, namun permasalahan itu nampaknya kurang menarik untuk dibahas dibanding isu-isu lainnya, padahal penduduk merupakan subjek dan objek  dalam pembangunan

Samarinda (ANTARA) - Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Kalimantan Timur Prof  Dr.Eny Rochaida mengatakan isu kependudukan memang tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan isu ekonomi, sosial, politik  dan infrastruktur terkait pemindahan Ibu Kota  Negara ke  Provinsi Kalimantan Timur.
 

“Padahal akan berpengaruh besar terhadap  kependudukan yakni akan merubah posisi  secara demografi  berupa  jumlah, persebaran dan komposisi dengan adanya pemindahan  Ibu Kota Negara ke Kaltim,” katanya saat mengisi acara dialog di Radio Suara Samarinda bersama anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub dan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli,  Rabu (4/9).

Pemindahan Ibu Kota Negara nantinya  akan terjadi migrasi, perpindahan penduduk ke Kaltim, terutama usia produktif . Sementara di Provinsi Kaltim jumlah angka pengangguran relative lebih tinggi dibanding Provinsi lainnya  di Kalimantan , hal itu harus diantisipasi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya  jumlah penduduk  di Provinsi Kaltim dalam waktu singkat akan bertambah dua atau tiga kali lipat dari jumlah sekarang, maka konsekuensinya harus dipersiapkan  semua kebutuhan seperti, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan serta transportasi.

“Sebenarnya  pemindahan Ibu Kota Negara identik dengan pemindahan penduduk, namun permasalahan itu nampaknya kurang menarik untuk dibahas dibanding isu-isu lainnya, padahal penduduk merupakan subjek dan objek  dalam pembangunan,” katanya.

Lanjut Eny hal itu sama saja melalaikan untuk menuju kesejahteraan, seharusnya dipersiapkan dan menjadi PR baik pemerintah, legeslatif,  akademisi  dan semua pihak.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub bahwa penduduk Kaltim saat ini kurang lebih 3,5 juta jiwa, jika Ibu Kota Negara  pindah  maka  pertambahan penduduk menjadi  dua kali lipat  yakni  menjadi  6 sampai 7 juta jiwa.

“ Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan dan infrastruktur tetapi juga pemindahan penduduk, sehingga Kaltim harus mempersiapkan diri,” katanya.

Menurutnya yang paling penting kedepan Kaltim dalam menyusun program pembangunan harus berdasarkan data kependudukan, karena selama ini tidak pernah dilakukan sehingga lepas sasaran dan dia  berani mempertangungjawabkan pernyataan tersebut.

“Saya  berani bertanggung jawab atas pernyataan saya bahwa selama ini perencanaan  pembangunan tidak menggunakan data kependudukan, padahal BKKBN Kaltim telah menyediakan data-data kependudukan, namun tidak di gubris selama ini,” katanya.

Rusman juga optimis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim penduduknya mampu bersaing dengan para pendatang sepanjang dilakukan persiapan  dari sekarang, artinya tidak sebatas retorika,statemen politik, narasi pidato, tapi action tidak ada.

Ia berharap semua berpikir untuk melahirkan program konkrit,sarana dan prasarana pendidikan harus diperbaiki serta melibatkan pihak swasta, sehingga  SDM Kaltim mampu bersaing dengan para pendatang yang tentunya memiliki kemampuan dan keahlian.

Sementara Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli mengungkapkan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara telah dipersiapkan pemerintah pusat seperti sector infrastruktur, lingkungan, keamanan sudah dipersiapkan.

“Saat ini isu pemindahan Ibu Kota Negara hiruk pikunya  terkait  pemindahan lokasi, fisik , sector keamanan dan lingkungan, namun kependudukan belum,” katanya.

Padahal menurutnya perpindahan ibu kota  bukan hanya pusat pemerintahan, gedung, tetapi juga dibarengi dengan perpindahan penduduk yang cukup banyak, seperti PNS tentunya bersama keluarganya serta para pencari kerja.

Eli menjelaskan sesuai tugas dan fungsi BKKBN terkait pemindahan Ibu Kota Negara adalah mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan  serta melakukan koordinasi membangun jejaring dengan semua  mitra.

“Apapun yang dilakukan dengan pemindahan Ibu Kota Negara harus berdampak positif terhadap penduduk,” ujarnya.


Print BeritaPrint PDFPDF

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Url  masukkan tanpa Http:// contoh :www.m-edukasi.web.id
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini