Payakumbuh Belajar Administrasi Kependudukan Samarinda

Diposting pada: 2010-05-21, oleh : Admin Berita, Kategori: Kedinasan

Samarinda (ANTARA News-Kaltim) - Pejabat dari Pemkot Payakumbuh disertai beberapa anggota dewan dari salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat itu ke Samarinda guna belajar (studi banding) tentang administrasi kependudukan.

 "Kami ke Samarinda untuk belajar administrasi kependudukan karena Kota Samarinda sudah menerapkan sistem pembuatan KTP dan pembuatan akte kelahiran secara gratis," kata ketua delegasi yang juga Wakil Walikota Payakumbuh, Syamsul Bahri di Samarinda, Kamis. 

Bersama Syamsul turut mendampinginya sembilan orang dari unsur DPRD Payakumbuh.   Ia memaparkan tentang profil daerah serta berbagai persoalan di depan pejabat Pemkot yang menjamu mereka yang dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Kota Samarinda, Diwansyah.

Profil Payakumbuh dan Samarinda jauh berbeda baik dari segi jumlah penduduk, luasan wilayah maupun letak geografis namun ia berharap bahwa berbagai keberhasilan Samarinda bisa diterapkan di daerahnya. "Persoalan utama yang ingin kami gali di Samarinda, yakni bidang administrasi kependudukan, Perda yang mengatur, serta sejauh mana kebijakan pemberdayaan masyarakat terhadap kemajuan Samarinda," papar dia. 

"Untuk layanan gratis pembuatan akte kelahiran di Samarinda, apakah berlaku untuk semua usia kelahiran seseorang, serta bagaimana mekanisme pencatatan adopsi, kematian, juga perkawinan," imbuh dia.  

Rombongan dari daerah yang terkenal dengan penganan khas ba'tiah itu juga menanyakan perihal konstribusi Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan terhadap PAD Kota Samarinda, serta apakah ada bantuan khusus terhadap kegiatan keagaman yang dilakukan Pemkot Samarinda.   

Menjawab pertanyaan tersebut, Diwansyah didampingi sejumlah instansi terkait menjelaskan, sejauh ini kegiatan pada Dinas Capil dan Kependudukan Samarinda mengacu pada UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Tertib Kependudukan.

Tentang sistim pencatatan kependudukan, telah dilakukan melalui jaringan online bersama dengan kelurahan maupun kecamatan, sementara untuk ketentuan adopsi tetap melalui prosedur pengadilan.

Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, memang sebelumnya Dinas Capil merupakan salah satu  penyumbang PAD cukup besar, yakni dengan angka mencapai Rp2 miliar per tahun.

"Namun seiring dengan adanya kebijakan gratis tersebut, maka peluang pendapatan dari sumber ini berkurang. Walaupun ada pungutan dari Dinas Capil, itu hanyalah terhadap proses administrasi perkawinan, dan nilainya pun sangat kecil," kata Diwansyah.

Editor: iskandar zulkarnaen

COPYRIGHT © ANTARA 2010

Sumber : http://kaltim.antaranews.com/berita/3063/payakumbuh-belajar-administrasi-kependudukan-samarinda


Print BeritaPrint PDFPDF

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Url  masukkan tanpa Http:// contoh :www.m-edukasi.web.id
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini