Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
3. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
5. pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
8. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
9. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi administrasi kependudukan;
3. melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi administrasi kependudukan;
4. mengawasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
5. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi administrasi kependudukan;
6. melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan;
7. melaksanakan pemutakhiran sistem administrasi
8. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang informasi administrasi kependudukan;
9. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola teknologi informasi;
3. melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata kelola teknologi informasi;
4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola teknologi informasi;
5. melaksanakan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
6. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola teknologi informasi;
7. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan penyajian data;
3. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan penyajian data;
4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan dan penyajian data;
5. menyusun data kependudukan;
6. melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
7. mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan;
8. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan penyajian data;
9. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.