Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyadari betul pentingnya pencatatan data penduduk khususnya bagi masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) di dalam database kependudukan. 

"Setelah pemberian identitas selesai, langkah berikutnya adalah memanfaatkan identitas itu untuk pelayanan publik. Misalnya ketika ada program Bansos bagi masyarakat komunitas adat terpencil ini mereka sudah terdata by name by address," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan arahan dalam virtual meeting membahas Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Penduduk Rentan Adminduk khusus Penduduk KAT Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Dirjen Zudan mengaku senang melihat Ditjen Dukcapil sudah terlibat banyak sekali dan berperan besar di dalam berbagai proses pelayanan publik. Berbagai lembaga pun sudah memanfaatkan data kependudukan ini untuk memudahkan proses pelayanan publik. 

"Coba lihat Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, sektor perbankan itu semua dulunya memiliki data tersendiri. Dulu membangun data pelayanan publiknya sendiri-sendiri sehingga data yang mereka punya sering kali berbeda dengan data kependudukan Dukcapil," kata dia menjelaskan pentingnya data Dukcapil sebagai basis data pelayanan publik. 

Menurut Dirjen Zudan, era pemanfaatan data baru diawali pada 2013. Waktu itu baru 10 lembaga yang mau memanfaatkan akses data kependudukan Dukcapil.

"Pemanfaatan data untuk pelayanan publik mulai membesar setelah terbitnya Permendagri No. 61 Tahun 2015. Oleh karena itu kepada teman-teman Disdukcapil tolong merangkul seluruh OPD yang ada di wilayahnya agar mau memanfaatkan data kependudukan sebagai basis data untuk pelayanan publik," ajak Zudan. 

Selain untuk keperluan membagi bansos, untuk masalah perizinan data awalnya harus berbasis data kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat yang sudah terdata by name by address. Maka metode hak akses data melalui data warehouse itu menjadi penting. Dukcapil***